Kejar Target Pajak 2026, Pemerintah Masih Butuh Sekitar Rp1.140 Triliun dalam Lima Bulan
MEDIA PAJAK – Penerimaan pajak sepanjang Januari-Juli 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp1.218 triliun. Dengan angka tersebut, pemerintah masih membutuhkan sekitar Rp1.140 triliun pada Agustus-Desember untuk...
Details
Bank Dunia Soroti Perusahaan Informal Jadi Tantangan Perluasan Basis Pajak Indonesia
MEDIA PAJAK – Keberadaan sektor usaha informal menjadi salah satu tantangan dalam upaya memperluas basis pajak Indonesia. Bank Dunia dalam laporan Indonesia: Unlocking Businesses’ Tax...
Details
Bank Dunia Soroti Kompleksitas Administrasi Pajak yang Menjadi Tantangan Dunia Usaha
MEDIA PAJAK – Kompleksitas administrasi perpajakan menjadi salah satu tantangan yang memengaruhi kepatuhan dunia usaha di Indonesia. Dalam laporan Indonesia: Unlocking Businesses’ Tax Potential for...
Details
Bank Dunia Dorong Penguatan Data dan Analisis Risiko untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak Indonesia
MEDIA PAJAK – Penguatan sistem pengawasan pajak menjadi salah satu perhatian utama dalam laporan Bank Dunia bertajuk Indonesia: Unlocking Businesses’ Tax Potential for Growth. Laporan...
Details
Bank Dunia Ungkap 52% Perusahaan RI Nilai Penghindaran Pajak Masih Mudah Dilakukan
MEDIA PAJAK – Penguatan kepatuhan wajib pajak badan masih menjadi salah satu tantangan dalam sistem perpajakan Indonesia. Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan...
Details
QRIS Bukan Pajak Baru, tetapi Digitalisasi Transaksi Mengubah Cara UMKM Mengelola Usaha
MEDIA PAJAK - Penggunaan pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) semakin berkembang di berbagai sektor usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah...
Details
Pemerintah Bidik Kepatuhan Pajak Pemilik Properti Sewa pada 2027
MEDIA PAJAK — Pemerintah akan memperluas basis perpajakan pada 2027 dengan memperkuat pengawasan terhadap kelompok wajib pajak yang dinilai belum optimal memenuhi kewajibannya. Salah satu...
Details
Polri Tegaskan Bhabinkamtibmas Tidak Berwenang Memeriksa atau Menagih Pajak
MEDIA PAJAK - Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa personel Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Bhabinkamtibmas bukan petugas pajak dan tidak memiliki kewenangan menjalankan...
Details
Dirjen Pajak Tegaskan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Bukan Pemeriksa Pajak
JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 merupakan pedoman kerja internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan tersebut tidak memberikan...
Details
Polri Tegaskan Bhabinkamtibmas Tidak Berwenang Memungut dan Menagih Pajak
JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa personel Bhabinkamtibmas tidak memiliki kewenangan menjalankan fungsi perpajakan. Mereka tidak diperbolehkan memungut, memeriksa, menagih, menilai kepatuhan, maupun...
Details


