Editor

Total Post: 20

Pajak Kekayaan Orang Superkaya Diusulkan, Potensi Rp142 Triliun Masih Simulasi

Pajak Kekayaan Orang Superkaya Diusulkan, Potensi Rp142 Triliun Masih Simulasi

MEDIA PAJAK – Wacana penerapan pajak kekayaan bagi kelompok masyarakat beraset besar kembali mengemuka. Skema ini dinilai dapat menjadi alternatif untuk memperluas sumber penerimaan negara tanpa harus menambah beban perpajakan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengusulkan pengenaan pajak kekayaan dengan tarif 1 hingga 2 persen terhadap individu yang memiliki kekayaan bersih di atas Rp84 miliar.

Berdasarkan perhitungan lembaga tersebut, penerapan pajak kekayaan berpotensi menghasilkan tambahan penerimaan negara sekitar Rp142,2 triliun setiap tahun.

Usulan itu menjadi salah satu rekomendasi CELIOS dalam evaluasi kebijakan fiskal yang kembali disampaikan menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Meski demikian, angka Rp142,2 triliun tersebut merupakan hasil simulasi, bukan proyeksi penerimaan resmi pemerintah. Realisasinya akan bergantung pada desain kebijakan, cakupan wajib pajak, penilaian aset, serta efektivitas administrasi pemungutan.

Berbeda dengan Pajak Penghasilan

Pajak kekayaan memiliki dasar pengenaan yang berbeda dengan Pajak Penghasilan (PPh). Jika PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, pajak kekayaan dihitung berdasarkan nilai kekayaan bersih yang dimiliki.

Kekayaan bersih merupakan nilai aset setelah dikurangi kewajiban atau utang. Dengan demikian, pengenaannya tidak semata-mata bergantung pada besarnya pendapatan seseorang dalam satu tahun.

Dalam simulasi CELIOS, individu dengan kekayaan bersih antara Rp84 miliar hingga Rp506 miliar masuk kelompok tarif 1 persen. Sementara itu, kelompok dengan kekayaan melebihi Rp506 miliar dikenai tarif 2 persen.

Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperbesar kontribusi fiskal kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi paling tinggi.

Namun, penerapan pajak kekayaan juga memiliki tantangan tersendiri. Pemerintah harus menentukan metode penilaian terhadap berbagai jenis aset, termasuk saham perusahaan tertutup, kepemilikan usaha, properti, dan aset lain yang tidak selalu memiliki harga pasar yang mudah ditentukan.

Persoalan lain adalah likuiditas. Seseorang dapat memiliki aset bernilai besar, tetapi belum tentu mempunyai dana tunai yang sebanding untuk memenuhi kewajiban pajak tahunan.

Karena itu, rancangan pajak kekayaan perlu mempertimbangkan mekanisme penilaian, pengecualian, serta hubungan dengan kewajiban perpajakan yang telah berlaku.

Belum Menjadi Ketentuan Pajak

Hingga kini, pajak kekayaan dengan skema yang diusulkan CELIOS belum menjadi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Penerapannya membutuhkan dasar hukum yang jelas, termasuk pengaturan mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif, penghitungan kekayaan bersih, serta tata cara pembayaran dan pengawasannya.

Pemerintah juga perlu memperhitungkan biaya administrasi dan potensi sengketa penilaian aset. Tanpa sistem pendataan yang memadai, pengenaan pajak berdasarkan kekayaan dapat menghadapi persoalan dalam menentukan nilai aset yang sebenarnya.

Di sisi lain, usulan tersebut membuka kembali pembahasan mengenai pemerataan beban perpajakan. Selama ini, optimalisasi penerimaan negara tidak hanya bergantung pada perubahan tarif, tetapi juga pada perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan.

Pajak kekayaan menjadi salah satu pilihan yang dapat dikaji dalam kerangka tersebut. Namun, potensi penerimaan yang besar dalam simulasi belum cukup untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan secara efektif.

Kejelasan desain, kepastian hukum, kemampuan administrasi, dan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi menjadi faktor penting sebelum usulan pajak kekayaan dipertimbangkan sebagai instrumen penerimaan negara.#

Restitusi Pajak dan Ujian Kepercayaan Dunia Usaha

Restitusi Pajak dan Ujian Kepercayaan Dunia Usaha

Oleh Dimas Wicaksono – Pemerhati perpajakan dan kebijakan publik

Restitusi pajak kembali menjadi isu penting dalam percakapan perpajakan nasional. Di tengah transisi kepemimpinan fiskal, dunia usaha menaruh perhatian besar pada kepastian pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Bagi perusahaan, restitusi bukan sekadar proses administrasi. Restitusi berkaitan langsung dengan arus kas, kelancaran operasional, dan kemampuan pelaku usaha untuk menjaga aktivitas bisnis tetap berjalan.

Dalam sistem perpajakan yang sehat, negara memang berhak memungut pajak sesuai ketentuan. Namun, pada saat yang sama, wajib pajak juga memiliki hak yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah hak memperoleh pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak apabila seluruh syarat dan prosedur telah terpenuhi.

Di sinilah keseimbangan relasi antara otoritas pajak dan wajib pajak diuji. Kepatuhan tidak bisa hanya diminta dari satu sisi. Ketika wajib pajak dituntut membayar tepat waktu, melapor dengan benar, dan memenuhi seluruh kewajiban administrasi, negara juga dituntut memberikan layanan yang pasti, transparan, dan tepat waktu.

Bagi dunia usaha, keterlambatan restitusi dapat menimbulkan dampak nyata. Dana yang tertahan dalam proses pengembalian pajak sebenarnya dapat digunakan untuk membayar kewajiban operasional, menjaga likuiditas, menambah modal kerja, atau mendukung rencana ekspansi. Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, setiap ruang kas menjadi penting.

Karena itu, keluhan dunia usaha terhadap proses restitusi sebaiknya tidak dibaca semata-mata sebagai keberatan terhadap kewajiban pajak. Lebih jauh, keluhan tersebut mencerminkan kebutuhan terhadap kepastian layanan. Pelaku usaha membutuhkan kejelasan mengenai waktu, prosedur, status pemeriksaan, dan dasar keputusan administrasi.

Restitusi pajak juga memiliki dimensi kepercayaan. Apabila prosesnya dipandang terlalu lama atau tidak komunikatif, wajib pajak dapat merasa haknya tidak memperoleh perhatian yang sama dengan kewajibannya. Dalam jangka panjang, persepsi seperti ini dapat mengganggu hubungan antara otoritas pajak dan pelaku usaha.

Pemerintah tentu memiliki kepentingan untuk menjaga penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak juga perlu memastikan bahwa restitusi diberikan secara tepat kepada wajib pajak yang benar-benar berhak. Prinsip kehati-hatian tetap diperlukan agar pengembalian pajak tidak membuka ruang penyalahgunaan.

Namun, kehati-hatian tidak boleh identik dengan kelambanan. Pemeriksaan yang cermat tetap harus berjalan bersama manajemen layanan yang jelas. Wajib pajak perlu mengetahui tahapan prosesnya, dokumen apa yang masih dibutuhkan, serta kapan keputusan dapat diberikan. Transparansi proses akan membantu menurunkan ketidakpastian.

Dalam konteks ini, perbaikan restitusi bukan hanya soal mempercepat pembayaran. Yang lebih penting adalah membangun sistem layanan yang dapat diprediksi. Kepastian waktu dan kejelasan prosedur akan membuat pelaku usaha mampu merencanakan arus kas dengan lebih baik.

Restitusi yang berjalan baik juga dapat memperkuat iklim investasi. Investor dan pelaku usaha cenderung melihat sistem perpajakan bukan hanya dari besaran tarif, tetapi juga dari kualitas administrasinya. Semakin pasti dan profesional layanan pajak, semakin besar pula kepercayaan dunia usaha terhadap kebijakan fiskal.

Sebaliknya, apabila administrasi restitusi dianggap lambat dan sulit diprediksi, dunia usaha akan memasukkan faktor tersebut sebagai risiko dalam keputusan bisnis. Dampaknya tidak selalu langsung terlihat, tetapi dapat memengaruhi minat ekspansi, pengelolaan modal kerja, dan persepsi terhadap iklim usaha.

Karena itu, momentum pergantian Menteri Keuangan dapat digunakan untuk memperkuat tata kelola restitusi. Pemerintah perlu memastikan bahwa hak wajib pajak diproses dengan standar layanan yang lebih baik, tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian fiskal.

Direktorat Jenderal Pajak juga perlu memperkuat komunikasi dengan dunia usaha. Penjelasan mengenai mekanisme restitusi, kriteria pemeriksaan, serta kanal pemantauan proses perlu dibuat lebih sederhana dan mudah dipahami. Dalam banyak kasus, persoalan tidak hanya muncul karena lamanya proses, tetapi juga karena kurangnya informasi yang diterima wajib pajak.

Digitalisasi administrasi pajak seharusnya dapat menjadi bagian dari solusi. Sistem yang terintegrasi dapat membantu mempercepat verifikasi, mengurangi pengulangan dokumen, dan meningkatkan akurasi data. Namun, digitalisasi hanya akan efektif apabila diikuti oleh pembenahan proses bisnis dan kesiapan sumber daya manusia.

Pada akhirnya, restitusi pajak adalah cermin keseimbangan antara hak dan kewajiban. Negara membutuhkan penerimaan pajak untuk menjalankan pembangunan. Tetapi dunia usaha juga membutuhkan kepastian bahwa haknya dihormati ketika telah memenuhi ketentuan.

Restitusi yang cepat, tepat, dan transparan bukan bentuk kelonggaran terhadap wajib pajak. Justru sebaliknya, hal itu merupakan bagian dari tata kelola perpajakan yang sehat. Otoritas pajak yang kuat bukan hanya yang mampu memungut, tetapi juga yang mampu melayani hak wajib pajak secara adil.

Jika pemerintah mampu memperbaiki proses restitusi, kepercayaan dunia usaha dapat meningkat. Kepatuhan pajak pun berpeluang tumbuh bukan karena rasa takut, melainkan karena keyakinan bahwa sistem bekerja secara seimbang.

Dalam perpajakan modern, kepercayaan adalah modal fiskal yang tidak kalah penting dari penerimaan. Dan restitusi pajak adalah salah satu ruang paling nyata untuk membuktikannya.#

Restitusi Pajak Disorot Pengusaha, Menkeu Suahasil Pastikan Hak Wajib Pajak Tetap Dibayar

Restitusi Pajak Disorot Pengusaha, Menkeu Suahasil Pastikan Hak Wajib Pajak Tetap Dibayar

MEDIA PAJAK – Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan pemerintah tetap akan memenuhi hak wajib pajak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi sepanjang memenuhi ketentuan. Kepastian tersebut disampaikan di tengah keluhan dunia usaha mengenai proses restitusi yang dinilai dapat memengaruhi arus kas perusahaan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani sebelumnya menyoroti lamanya proses penyelesaian restitusi. Menurut dia, keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat menambah tekanan terhadap likuiditas perusahaan.

“Ini akan sangat membebani perusahaan, terutama dari segi arus kas karena restitusi itu sangat penting untuk mereka bisa menjalankan perusahaan,” kata Shinta.

Menanggapi persoalan tersebut, Suahasil mengatakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap menjalankan manajemen restitusi berdasarkan mekanisme dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

“Kalau merupakan hak dari pelaku usaha, pasti akan diberikan,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Suahasil Minta DJP Perkuat Manajemen Restitusi

Suahasil mengatakan telah memberikan arahan kepada Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto agar pengelolaan restitusi mendapatkan perhatian, termasuk dari sisi komunikasi kepada wajib pajak.

“Saya sudah sampaikan kepada Dirjen Pajak supaya dilakukan penanganan manajemen restitusi, termasuk komunikasi atas manajemen restitusi yang dijalankan,” ujarnya.

Namun, pemerintah juga meminta wajib pajak menjaga kepatuhan dalam pengajuan restitusi. Menurut Suahasil, pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus tetap dilaksanakan sesuai aturan dan didukung pemenuhan persyaratan oleh wajib pajak.

DJP juga menegaskan pemeriksaan terhadap permohonan restitusi dilakukan berdasarkan prosedur dengan mempertimbangkan profil risiko dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk sektor yang dikategorikan berisiko tinggi, pemeriksaan dilakukan dengan melihat matriks kepatuhan wajib pajak.

Di sisi lain, mekanisme pengembalian pendahuluan tetap tersedia bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan.

“Sepanjang semua dokumen, semua transaksi yang memang membuktikan bahwa ada kelebihan pembayaran pajak bisa dibuktikan, pasti akan kita kembalikan,” kata Bimo.

Restitusi Turun 37 Persen Menjadi Rp191,82 Triliun

Data DJP menunjukkan realisasi restitusi pajak hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp191,82 triliun. Jumlah tersebut turun sekitar 37 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai Rp304,29 triliun.

Dari total restitusi hingga Agustus 2026, pengembalian PPh tercatat Rp55,79 triliun. Restitusi PPN dan PPnBM menjadi yang terbesar dengan nilai Rp134,32 triliun, sedangkan restitusi PBB dan pajak lainnya mencapai Rp1,71 triliun.

Penurunan restitusi terjadi ketika penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan. Hingga akhir Agustus 2026, penerimaan pajak mencapai Rp1.409 triliun atau 59,8 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perkembangan restitusi menjadi penting karena pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak hanya berkaitan dengan administrasi perpajakan. Bagi perusahaan, dana restitusi dapat berhubungan langsung dengan likuiditas dan kebutuhan modal kerja.

Karena itu, penguatan pemeriksaan dan kepatuhan perlu berjalan beriringan dengan kepastian penyelesaian restitusi. Pemeriksaan tetap diperlukan untuk memastikan pengembalian diberikan kepada pihak yang berhak, sementara wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan membutuhkan kepastian bahwa kelebihan pembayaran pajaknya dapat dikembalikan sesuai prosedur dan jangka waktu yang berlaku.#

Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Capai Rp57,23 Triliun hingga Agustus 2026

Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Capai Rp57,23 Triliun hingga Agustus 2026

MEDIA PAJAK – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp57,23 triliun hingga 31 Agustus 2026. Penerimaan tersebut berasal dari PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak aset kripto, pajak fintech peer-to-peer lending, serta pajak melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP).

Berdasarkan data DJP, kontribusi terbesar berasal dari PPN PMSE sebesar Rp44,05 triliun. Selanjutnya, penerimaan Pajak SIPP mencapai Rp5,75 triliun, pajak fintech Rp5,28 triliun, dan pajak aset kripto Rp2,15 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan peningkatan kepatuhan pelaku usaha digital diharapkan tidak hanya memperkuat penerimaan negara, tetapi juga menciptakan perlakuan perpajakan yang setara.

“Kami berharap peningkatan kepatuhan pelaku usaha digital dapat terus memperkuat penerimaan negara sekaligus mewujudkan perlakuan perpajakan yang adil dan setara antara pelaku usaha konvensional dan digital,” ujar Inge dalam keterangan resmi DJP.

PPN PMSE Sumbang Rp44,05 Triliun

Hingga akhir Agustus 2026, DJP telah menunjuk 277 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN PMSE. Dari jumlah tersebut, sebanyak 244 pemungut telah melakukan pemungutan dan penyetoran pajak.

Pada Agustus 2026, DJP juga melakukan penyesuaian terhadap daftar pemungut dengan menunjuk STAAH Limited dan Aghanim Inc. sebagai pemungut baru. Sementara itu, status Expedia Lodging Partner Services Sarl sebagai pemungut PPN PMSE dicabut.

Secara kumulatif, PPN PMSE yang telah disetorkan sejak 2020 mencapai Rp44,05 triliun. Penerimaan tersebut terdiri atas Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, dan Rp10,32 triliun pada 2025.

Khusus sepanjang Januari hingga Agustus 2026, penerimaan PPN PMSE tercatat Rp8,38 triliun.

Dengan demikian, angka Rp44,05 triliun merupakan akumulasi penerimaan PPN PMSE sejak 2020 hingga Agustus 2026, bukan penerimaan yang diperoleh hanya sepanjang tahun ini.

Kripto, Fintech dan SIPP Tambah Penerimaan

Penerimaan dari aktivitas ekonomi digital juga berasal dari transaksi aset kripto. Secara kumulatif, pajak kripto telah menghasilkan Rp2,15 triliun hingga Agustus 2026.

Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, Rp796,74 miliar pada 2025, dan Rp268,95 miliar sepanjang 2026 hingga Agustus.

Secara jenis pajak, penerimaan kumulatif dari kripto terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp1,27 triliun dan PPN Dalam Negeri Rp881,82 miliar.

Sementara itu, penerimaan pajak dari sektor fintech telah mencapai Rp5,28 triliun. Jumlah tersebut berasal dari Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, Rp1,37 triliun pada 2025, serta Rp878,18 miliar hingga Agustus 2026.

Penerimaan pajak fintech terdiri atas PPh Pasal 23 sebesar Rp1,48 triliun, PPh Pasal 26 Rp728,13 miliar, dan PPN Dalam Negeri Rp3,08 triliun.

Adapun Pajak SIPP secara kumulatif telah menghasilkan Rp5,75 triliun. Penerimaan itu terdiri atas Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, Rp1,23 triliun pada 2025, dan Rp1,67 triliun hingga Agustus 2026.

Dari total penerimaan Pajak SIPP tersebut, sebesar Rp417,65 miliar berasal dari PPh Pasal 22 dan Rp5,33 triliun berasal dari PPN.

Besarnya kontribusi PPN PMSE menunjukkan pemajakan atas konsumsi produk dan layanan digital masih menjadi komponen utama penerimaan ekonomi digital. Pada saat yang sama, penerimaan dari kripto, fintech, dan pengadaan pemerintah memperlihatkan basis pemajakan aktivitas digital yang semakin beragam.

Perkembangan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kesetaraan perlakuan pajak antara aktivitas ekonomi konvensional dan aktivitas ekonomi yang berkembang melalui platform serta sistem digital.#

Pajak Makin Digital, Pengawasan Makin Luas, Kepercayaan Jangan Tertinggal

Pajak Makin Digital, Pengawasan Makin Luas, Kepercayaan Jangan Tertinggal

Oleh: Raka Wijaya
Pengamat Kebijakan Publik dan Ekonomi

Transformasi perpajakan Indonesia mulai memasuki babak baru. Perubahan yang berlangsung tidak lagi sekadar memindahkan formulir dari kertas ke layar komputer. Infrastruktur administrasi pajak bergerak menuju sistem yang semakin terhubung dengan data, lembaga keuangan, transaksi digital, bahkan yurisdiksi negara lain.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, sejumlah perubahan penting terjadi. Coretax mulai digunakan untuk memperluas basis perpajakan. Pemerintah menerapkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri atau SPP-TDLN. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga memperkuat pemanfaatan informasi keuangan, meningkatkan penagihan aktif dengan melibatkan perbankan, serta mempersiapkan penagihan tunggakan pajak lintas negara.

Arahnya sebenarnya mudah dipahami. Ekonomi berubah dan administrasi pajak tidak mungkin terus menggunakan pendekatan lama.

Transaksi ekonomi semakin digital. Modal bergerak melintasi negara. Perusahaan dapat memperoleh pendapatan dari suatu pasar tanpa harus memiliki kehadiran fisik yang besar di negara tersebut. Data keuangan pun semakin terintegrasi.

Dalam kondisi seperti itu, kemampuan negara mengidentifikasi aktivitas ekonomi menjadi bagian penting dari sistem perpajakan modern.

Namun, semakin besar kemampuan negara melihat aktivitas ekonomi masyarakat, semakin besar pula tanggung jawab negara dalam menggunakan kemampuan tersebut secara tepat.

Di sinilah tantangan reformasi perpajakan Indonesia sesungguhnya berada.

Dari Mengejar Wajib Pajak Menuju Membaca Risiko

Coretax memberikan gambaran mengenai perubahan tersebut.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut Coretax telah menambah sekitar dua juta basis pajak. Perkembangan ini penting karena menunjukkan fungsi digitalisasi administrasi mulai bergerak lebih jauh dari sekadar pelayanan menuju penguatan basis data dan pengawasan.

Tetapi jumlah data yang semakin besar tidak otomatis menghasilkan sistem pajak yang semakin baik.

Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana data tersebut digunakan.

Administrasi perpajakan modern seharusnya tidak bergerak menuju situasi ketika semakin banyak data berarti semakin banyak wajib pajak diperiksa. Justru sebaliknya. Data yang semakin lengkap seharusnya membuat pemerintah semakin mampu membedakan wajib pajak yang patuh, wajib pajak yang melakukan kesalahan administratif, dan wajib pajak yang memang memiliki risiko ketidakpatuhan tinggi.

Dengan kata lain, digitalisasi seharusnya membuat pengawasan lebih presisi.

Prinsip yang sama berlaku dalam kerja sama DJP dengan perbankan.

Pemblokiran rekening, penyitaan, pemindahbukuan dana, dan berbagai instrumen penagihan aktif memang diperlukan ketika kewajiban pajak yang telah memiliki dasar hukum tidak diselesaikan. Negara tidak mungkin membangun kepatuhan apabila penagihan berhenti hanya pada surat.

Namun, kekuatan tersebut harus disertai prosedur yang jelas.

Semakin kuat instrumen penegakan yang dimiliki negara, semakin penting kepastian mengenai siapa yang menjadi sasaran, berdasarkan keputusan apa tindakan dilakukan, bagaimana wajib pajak memperoleh pemberitahuan, dan bagaimana mekanisme koreksi tersedia ketika terjadi kesalahan.

Perkembangan SPP-TDLN memberikan tantangan lain.

Pajak harus mampu mengikuti perubahan ekonomi digital. Tidak masuk akal apabila aktivitas ekonomi domestik mudah dijangkau, sementara transaksi lintas negara terus berkembang tetapi berada di luar kemampuan administrasi perpajakan.

Meski demikian, keberhasilan SPP-TDLN nantinya jangan hanya diukur dari berapa rupiah tambahan penerimaan yang berhasil dikumpulkan.

Ada ukuran lain yang sama pentingnya: apakah sistem mampu menemukan transaksi yang sebelumnya memang belum terjangkau, apakah mekanismenya efisien, apakah tidak terjadi tumpang tindih dengan pemajakan yang sudah berjalan, serta seberapa besar biaya administrasi yang harus ditanggung bank maupun pelaku transaksi.

Sistem pajak yang efektif bukan sistem yang memungut sebanyak mungkin dari sebanyak mungkin transaksi. Sistem yang efektif adalah sistem yang mampu menemukan kewajiban yang memang seharusnya dibayar dengan biaya administrasi serendah mungkin.

Teknologi Tidak Bisa Menggantikan Integritas

Ada persoalan lain yang justru lebih mendasar.

Ketika kapasitas teknologi DJP semakin besar, integritas institusi harus meningkat dengan kecepatan yang sama.

Di tengah pembicaraan mengenai perluasan basis pajak, digitalisasi, dan penguatan pengawasan, kasus dugaan pelanggaran yang melibatkan aparatur pajak kembali menjadi perhatian. Pada saat bersamaan, masyarakat juga menghadapi penipuan yang mengatasnamakan DJP melalui aktivasi Coretax, permintaan OTP, tautan palsu, dan kanal komunikasi yang menyerupai layanan resmi.

Dua persoalan tersebut memang berbeda. Yang satu berkaitan dengan integritas aparatur, sedangkan yang lain merupakan kejahatan pihak luar yang mencatut institusi.

Namun, bagi wajib pajak, keduanya bertemu pada satu titik: kepercayaan.

Pemerintah dapat membangun sistem dengan teknologi terbaik. Pemerintah juga dapat menghubungkan data dari semakin banyak sumber. Namun, kepatuhan sukarela akan sulit tumbuh apabila masyarakat tidak yakin bahwa data mereka aman, petugas bertindak profesional, dan keputusan administrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, reformasi perpajakan tidak boleh berhenti pada Coretax.

Transformasi digital harus berjalan bersama reformasi sumber daya manusia, pengawasan internal, perlindungan data, transparansi prosedur, serta mekanisme pengaduan dan koreksi yang mudah digunakan.

Pergantian kepemimpinan Kementerian Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara membuat agenda tersebut semakin relevan.

Suahasil menghadapi pekerjaan yang tidak ringan. Penguatan penerimaan, pembenahan administrasi, digitalisasi, dan perluasan instrumen pengawasan perlu dilanjutkan. Namun, kapasitas negara yang semakin besar harus berkembang menjadi institusi perpajakan yang semakin matang, bukan sekadar semakin kuat.

Tidak semua wajib pajak harus diperlakukan sebagai calon pelanggar.

Wajib pajak yang patuh semestinya memperoleh proses yang semakin sederhana. Wajib pajak yang melakukan kekeliruan administratif membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki. Sementara itu, sumber daya pemeriksaan dan penegakan seharusnya semakin diarahkan kepada risiko ketidakpatuhan yang nyata.

Itulah manfaat terbesar dari teknologi.

Jika digitalisasi hanya menghasilkan lebih banyak surat, lebih banyak pemeriksaan, dan lebih banyak sengketa, kita sekadar memindahkan birokrasi lama ke sistem baru.

Sebaliknya, apabila data membuat pelayanan semakin sederhana bagi yang patuh dan pengawasan semakin tajam terhadap yang berisiko, reformasi perpajakan mulai menemukan bentuk yang seharusnya.

Indonesia memang membutuhkan penerimaan pajak yang lebih kuat. Ekonomi digital juga membuat negara membutuhkan kemampuan pengawasan yang jauh lebih maju dibandingkan satu dekade lalu.

Tetapi ada satu prinsip yang tidak berubah: semakin besar kewenangan negara dalam melihat dan menjangkau aktivitas ekonomi masyarakat, semakin tinggi pula standar akuntabilitas yang harus dipenuhi.

Masa depan perpajakan Indonesia karena itu bukan sekadar persoalan seberapa canggih Coretax, seberapa banyak data yang dapat diakses, atau seberapa luas transaksi yang dapat dipungut.

Ukuran akhirnya jauh lebih sederhana: apakah sistem yang semakin kuat itu juga semakin dipercaya.

 

Prabowo Ganti Menteri Keuangan, Suahasil Nazara Resmi Menggantikan Purbaya

Prabowo Ganti Menteri Keuangan, Suahasil Nazara Resmi Menggantikan Purbaya

MEDIA PAJAK – Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru, Senin (14/9/2026). Pergantian tersebut membuat pengelolaan kebijakan fiskal dan perpajakan nasional kini berada di bawah kepemimpinan baru.

Pengangkatan Suahasil tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2024–2029.

Suahasil kemudian mengucapkan sumpah jabatan dalam prosesi pelantikan yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta.

Pergantian ini mengakhiri masa jabatan Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang dimulai pada 8 September 2025. Saat itu, Purbaya dilantik menggantikan Sri Mulyani Indrawati setelah sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Suahasil Bukan Nama Baru di Kementerian Keuangan

Penunjukan Suahasil memberikan unsur kesinambungan dalam kepemimpinan Kementerian Keuangan. Sebelum menjadi menteri, ia telah menduduki posisi Wakil Menteri Keuangan sejak Oktober 2019 dan tetap berada di posisi tersebut ketika pemerintahan berganti dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo.

Suahasil lahir di Jakarta pada 23 November 1970. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada 1994 dan memperoleh gelar Master of Science dari Cornell University pada 1997. Ia kemudian meraih PhD dari University of Illinois at Urbana-Champaign pada 2003.

Karier akademiknya juga cukup panjang. Suahasil menjadi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak 1999 dan memperoleh gelar guru besar bidang ilmu ekonomi pada 2009.

Sebelum menjadi Wakil Menteri Keuangan, Suahasil juga memiliki pengalaman dalam berbagai bidang kebijakan ekonomi dan fiskal, termasuk menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal.

Kebijakan Fiskal dan Pajak Kini di Bawah Suahasil

Pergantian Menteri Keuangan menjadi penting bagi sektor perpajakan karena kementerian tersebut tengah menjalankan sejumlah agenda besar, mulai dari pencapaian target penerimaan pajak 2026, persiapan APBN 2027, pembenahan administrasi perpajakan, hingga implementasi berbagai sistem baru.

Suahasil juga tidak memulai tugas tersebut dari luar pemerintahan. Pengalamannya sebagai Wakil Menteri Keuangan membuatnya telah terlibat dalam pengelolaan kebijakan fiskal selama beberapa tahun.

Sementara itu, Purbaya meninggalkan Kementerian Keuangan setelah sekitar satu tahun menjabat. Selama periode tersebut, ia membawa pendekatan yang menekankan peningkatan penerimaan, pembenahan internal DJP dan Bea Cukai, serta optimalisasi penerimaan tanpa menjadikan kenaikan tarif pajak sebagai satu-satunya instrumen.

Pergantian kepemimpinan kini membuat arah kebijakan Suahasil menjadi perhatian, terutama terkait keberlanjutan kebijakan yang telah berjalan serta strategi pemerintah mengejar target penerimaan dan menjaga kesehatan APBN.#

Pajak Transaksi Digital Luar Negeri Mulai Berlaku, Pemerintah Uji Sistem Bersama Perbankan

Pajak Transaksi Digital Luar Negeri Mulai Berlaku, Pemerintah Uji Sistem Bersama Perbankan

MEDIA PAJAK – Pemerintah mulai mengimplementasikan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) pada 10 September 2026. Sistem tersebut disiapkan untuk memperluas pemungutan pajak atas transaksi digital yang melibatkan pelaku usaha atau platform dari luar negeri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan persiapan teknis telah dilakukan sebelum sistem mulai dijalankan. Pengujian mencakup perangkat lunak hingga keterlibatan sejumlah perbankan.

Empat bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) termasuk dalam tahap awal pengujian. Implementasinya selanjutnya akan diperluas secara bertahap ke bank-bank lain.

Sebelum diterapkan, pemerintah juga melakukan pelatihan dan pengujian melalui mekanisme sandbox untuk memastikan sistem dapat berjalan ketika digunakan dalam transaksi sebenarnya.

Implementasi Dilakukan Bertahap

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya menyampaikan bahwa SPP-TDLN menjadi bagian dari perluasan pemajakan transaksi digital yang melibatkan pihak luar negeri.

Implementasi melalui perbankan menunjukkan adanya mekanisme baru dalam proses pemungutan. Namun, pemerintah belum menyampaikan secara terperinci dalam informasi tersebut mengenai besaran transaksi yang akan tercakup maupun proyeksi jumlah wajib pajak atau transaksi yang akan terjaring.

Purbaya juga memilih berhati-hati dalam memperkirakan tambahan penerimaan negara dari implementasi sistem tersebut.

Menurutnya, potensi penerimaan belum dapat dihitung secara pasti karena sistem juga dapat menjangkau transaksi yang sebelumnya belum terpungut. Pemerintah karena itu belum menjadikan perkiraan tambahan penerimaan tersebut sebagai dasar untuk menaikkan belanja.

Sikap tersebut juga diambil karena proyeksi penerimaan yang disampaikan penyedia sistem belum dapat dipastikan akan terealisasi dalam waktu dekat.

Perluasan Pemajakan Ekonomi Digital

Penerapan SPP-TDLN menambah instrumen pemerintah dalam menjangkau aktivitas ekonomi digital lintas negara.

Perkembangan transaksi digital membuat aktivitas ekonomi tidak lagi selalu membutuhkan keberadaan fisik pelaku usaha di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi administrasi perpajakan dalam memastikan transaksi yang memiliki kewajiban pajak dapat teridentifikasi dan dipungut sesuai ketentuan.

Karena implementasinya baru dimulai, efektivitas SPP-TDLN masih perlu dilihat dari realisasi setelah sistem berjalan, termasuk cakupan transaksi, kelancaran mekanisme melalui perbankan, serta tambahan penerimaan yang benar-benar dihasilkan.

Hal tersebut menjadi penting agar perluasan pemajakan transaksi digital tidak hanya meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan, tetapi juga memberikan kepastian mekanisme bagi bank, pelaku usaha, dan pihak yang melakukan transaksi lintas negara.#

DJP Gandeng 30 Bank Perkuat Penagihan Pajak, Prosedur Blokir Rekening Diselaraskan

DJP Gandeng 30 Bank Perkuat Penagihan Pajak, Prosedur Blokir Rekening Diselaraskan

MEDIA PAJAK – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Selatan II memperkuat koordinasi dengan perbankan untuk mendukung pelaksanaan penagihan pajak aktif. Sebanyak 30 perwakilan bank Himbara dan bank swasta nasional dilibatkan dalam penyelarasan prosedur penagihan, termasuk pemblokiran rekening, penyitaan, pembukaan blokir, hingga pemindahbukuan dana ke kas negara.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II Imam Arifin mengatakan kerja sama dengan perbankan tidak hanya ditujukan untuk mempercepat proses administrasi, tetapi juga memastikan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme penagihan.

Menurut dia, kesamaan prosedur diperlukan agar penagihan dapat berjalan efektif sekaligus tetap mengikuti tata kelola yang berlaku di industri perbankan.

SOP Pemblokiran hingga Pemindahbukuan Diselaraskan

Salah satu fokus utama pertemuan adalah penyelarasan Standard Operating Procedure atau SOP antara ketentuan perpajakan dan prosedur internal masing-masing bank.

Pembahasan mencakup alur pemblokiran rekening, penyitaan, pembukaan blokir, serta pemindahbukuan isi rekening ke kas negara.

DJP menilai penyelarasan tersebut penting untuk memperjelas koordinasi dan mengurangi perbedaan waktu penyelesaian pada setiap tahapan penagihan.

Dalam praktiknya, perbankan memiliki peran penting dalam melaksanakan tindakan administratif di lapangan setelah proses penagihan dilakukan sesuai ketentuan.

Karena itu, forum tersebut juga digunakan untuk memetakan berbagai kendala teknis yang selama ini muncul, mulai dari prosedur administratif, waktu penyelesaian, hingga pola koordinasi antara petugas pajak dan pihak bank.

Kanwil DJP Jakarta Selatan II juga memberikan pembekalan terkait ketentuan perpajakan agar perbankan memiliki pemahaman yang memadai ketika menjalankan proses penagihan.

Penagihan Aktif Jadi Instrumen Pengamanan Penerimaan

Penagihan pajak merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban yang masih terutang.

Tahapannya dapat dimulai dari pendekatan persuasif, dilanjutkan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, kemudian tindakan lebih lanjut seperti pemblokiran rekening dan penyitaan aset sesuai ketentuan.

Kanwil DJP Jakarta Selatan II menegaskan penagihan akan tetap dilakukan secara terukur dan berdasarkan aturan yang berlaku.

Penguatan koordinasi dengan perbankan menjadi penting karena efektivitas penagihan tidak hanya bergantung pada DJP, tetapi juga pada kelancaran proses administrasi di lembaga keuangan.

Bagi wajib pajak, langkah tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kewajiban perpajakan yang tidak diselesaikan dapat berlanjut ke tahap penagihan aktif.

DJP karena itu kembali mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban secara benar dan tepat waktu agar tidak masuk ke proses penagihan lanjutan.#

Restitusi Pajak Turun Tajam, Kepastian Pengembalian Jadi Tantangan DJP

Restitusi Pajak Turun Tajam, Kepastian Pengembalian Jadi Tantangan DJP

MEDIA PAJAK – Penurunan restitusi pajak sepanjang 2026 menghadirkan tantangan baru bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Di satu sisi, pengawasan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran pajak perlu diperkuat. Di sisi lain, wajib pajak membutuhkan kepastian bahwa hak restitusi dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

Hingga Juli 2026, nilai restitusi pajak tercatat sebesar Rp185,38 triliun atau turun 33,65 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Angka tersebut terdiri atas restitusi PPh Badan sebesar Rp52,66 triliun, PPN dalam negeri Rp130,9 triliun, serta jenis pajak lainnya Rp1,82 triliun.

Penurunan restitusi tersebut juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan penerimaan pajak neto. Semakin kecil nilai restitusi yang dikembalikan, semakin kecil pula pengurang terhadap penerimaan bruto.

Karena itu, kinerja penerimaan pajak tidak cukup hanya dibaca dari pertumbuhan penerimaan neto. Perkembangan penerimaan bruto dan restitusi juga perlu dilihat secara bersamaan.

Pengawasan dan Kepastian Harus Berjalan Bersama

Proses restitusi tidak dilakukan secara otomatis. Permohonan wajib pajak terlebih dahulu melalui penelitian atau pemeriksaan sesuai jenis dan mekanisme yang digunakan.

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kelebihan pembayaran memang terjadi dan tidak terdapat transaksi maupun dokumen yang bertentangan dengan ketentuan.

DJP menyatakan pencairan dilakukan setelah proses pemeriksaan selesai sesuai prosedur dan batas waktu yang berlaku.

Pengawasan menjadi semakin penting karena restitusi berkaitan langsung dengan pengeluaran dari kas negara. Kesalahan pencairan dapat mengurangi penerimaan, terutama jika pengembalian diberikan berdasarkan transaksi yang tidak sah.

Namun, pengawasan yang lebih ketat juga perlu diimbangi dengan kepastian penyelesaian bagi wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan.

Restitusi bukan insentif maupun bantuan pemerintah. Dana tersebut merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang menjadi hak wajib pajak setelah persyaratan terpenuhi.

Penerimaan Neto Perlu Dibaca Secara Utuh

Penurunan restitusi yang cukup besar dapat membuat penerimaan pajak neto terlihat lebih tinggi.

Namun, kondisi tersebut belum tentu menunjukkan bahwa penerimaan bruto meningkat dengan kecepatan yang sama.

Karena itu, perkembangan restitusi menjadi penting ketika mengevaluasi kinerja penerimaan pajak sepanjang 2026.

Pemerintah perlu memastikan peningkatan penerimaan tetap berasal dari penguatan aktivitas ekonomi, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan serta efektivitas administrasi, bukan semata-mata karena berkurangnya pengembalian kelebihan pembayaran.

Pada saat yang sama, dunia usaha membutuhkan sistem restitusi yang dapat memberikan kepastian terhadap arus kas.

Keseimbangan tersebut menjadi penting karena administrasi perpajakan tidak hanya berfungsi menjaga penerimaan negara, tetapi juga memastikan hak dan kewajiban wajib pajak berjalan secara seimbang.

Dengan nilai restitusi yang turun lebih dari 33 persen hingga Juli, perkembangan pengembalian pajak pada sisa tahun 2026 akan menjadi salah satu indikator penting untuk membaca kualitas penerimaan sekaligus pelayanan perpajakan.#

Restitusi Pajak Lambat, Arus Kas Perusahaan Bisa Ikut Tertekan

Restitusi Pajak Lambat, Arus Kas Perusahaan Bisa Ikut Tertekan

MEDIA PAJAK – Lambatnya pencairan restitusi pajak mulai menjadi perhatian dunia usaha. Dana yang seharusnya kembali kepada wajib pajak dinilai memiliki peran penting dalam menjaga likuiditas perusahaan, terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal kerja besar.

Restitusi merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan wajib pajak. Dalam praktik bisnis, dana tersebut kerap diperhitungkan sebagai bagian dari arus kas perusahaan.

Ketika pencairannya membutuhkan waktu lebih panjang, perusahaan harus menyesuaikan kembali penggunaan dana untuk kebutuhan operasional, investasi maupun ekspansi.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kepastian waktu pengembalian restitusi perlu menjadi perhatian pemerintah. Bagi perusahaan, kepastian tersebut dibutuhkan agar perencanaan keuangan dan penggunaan modal kerja dapat dilakukan secara lebih terukur.

Likuiditas Menjadi Persoalan Utama

Dana restitusi yang belum kembali berarti terdapat bagian likuiditas perusahaan yang belum dapat digunakan untuk kegiatan produktif.

Kondisi itu dapat menjadi semakin terasa bagi perusahaan yang sedang meningkatkan kapasitas produksi, menjalankan proyek baru, atau membutuhkan dana untuk membiayai rantai pasok.

Apabila dana internal tidak mencukupi, perusahaan dapat mencari sumber pembiayaan lain, termasuk kredit perbankan. Langkah tersebut berpotensi menambah biaya karena perusahaan harus menanggung bunga selama menunggu restitusi dicairkan.

Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan pembukuan perusahaan. Likuiditas yang terbatas juga dapat mengurangi ruang ekspansi, investasi dan kebutuhan belanja perusahaan.

Dalam skala lebih luas, kelancaran arus kas dunia usaha ikut berkaitan dengan aktivitas produksi, penggunaan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

DJP Pastikan Restitusi Mengikuti Prosedur

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah proses penelitian atau pemeriksaan diselesaikan sesuai ketentuan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya menegaskan bahwa setiap permohonan restitusi harus melalui prosedur yang berlaku sebelum pencairan dilakukan.

Proses tersebut dibutuhkan untuk memastikan kelebihan pembayaran pajak benar-benar memenuhi persyaratan dan tidak terdapat persoalan dalam transaksi maupun administrasinya.

Di sisi lain, kepastian waktu tetap menjadi bagian penting bagi wajib pajak yang telah memenuhi seluruh persyaratan.

Berdasarkan data DJP, restitusi pajak hingga Juli 2026 mencapai Rp185,38 triliun. Nilai tersebut turun 33,65 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Restitusi PPh Badan tercatat Rp52,66 triliun, sedangkan restitusi PPN dalam negeri mencapai Rp130,9 triliun. Sisanya sebesar Rp1,82 triliun berasal dari jenis pajak lainnya.

Perkembangan tersebut membuat proses restitusi menjadi salah satu isu penting dalam hubungan antara administrasi perpajakan dan dunia usaha.

Pengawasan tetap diperlukan untuk menjaga penerimaan negara. Namun, pada saat bersamaan, wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan membutuhkan kepastian agar kelebihan pembayaran pajak dapat kembali digunakan untuk menunjang kegiatan usahanya.#

Older Posts