Perubahan sistem perpajakan Indonesia tidak lagi hanya berbicara mengenai besarnya tarif atau jumlah wajib pajak yang terdaftar. Tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana pemerintah mampu mengelola data agar sistem perpajakan menjadi lebih akurat, adil, dan berbasis risiko.

Laporan Bank Dunia Unlocking Businesses’ Tax Potential for Growth menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan di Indonesia. Salah satu persoalan yang muncul adalah adanya persepsi sebagian perusahaan bahwa menghindari kewajiban pajak masih relatif mudah dilakukan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan konvensional. Pemerintah perlu membangun sistem yang mampu mendeteksi potensi ketidakpatuhan sejak awal melalui pemanfaatan data.

Pengawasan Pajak Harus Lebih Tepat Sasaran

Dalam sistem perpajakan modern, data menjadi instrumen utama untuk memastikan pengawasan berjalan efektif.

Jumlah wajib pajak yang besar membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan sistem lama yang mengandalkan pemeriksaan secara luas. Tidak semua wajib pajak memiliki tingkat risiko yang sama sehingga diperlukan pendekatan berbasis risiko.

Bank Dunia menyoroti pentingnya peningkatan kemampuan otoritas pajak dalam mendeteksi dan menangani potensi penghindaran pajak. Kemampuan tersebut sangat bergantung pada kualitas data, integrasi informasi, serta kapasitas analisis.

Dengan sistem digital yang semakin berkembang, otoritas pajak memiliki peluang untuk membangun pengawasan yang lebih presisi. Data transaksi, pola usaha, sektor ekonomi, hingga informasi keuangan dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas pengawasan.

Pendekatan seperti ini akan membuat proses pengawasan menjadi lebih efektif sekaligus mengurangi beban administratif bagi wajib pajak yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi.

Digitalisasi Harus Diikuti Kepercayaan Publik

Namun, transformasi digital perpajakan tidak hanya membutuhkan teknologi. Faktor kepercayaan juga menjadi elemen penting dalam membangun kepatuhan.

Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa hubungan antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan tingkat kepatuhan memiliki peran penting dalam perilaku wajib pajak.

Artinya, digitalisasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha. Sistem yang lebih mudah digunakan, pelayanan yang lebih cepat, serta kepastian administrasi akan membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan wajib pajak.

Reformasi pajak yang berhasil bukan hanya ketika pemerintah mampu mengumpulkan penerimaan lebih besar, tetapi ketika masyarakat merasa sistem tersebut berjalan secara transparan dan adil.

Ke depan, data harus menjadi fondasi utama dalam membangun perpajakan Indonesia. Pengawasan yang cerdas akan lebih efektif dibandingkan pengawasan yang hanya mengandalkan jumlah pemeriksaan.

Penulis: Arya Pradana
Pengamat Kebijakan Fiskal dan Transformasi Digital